Wali Kota ajak LKKS untuk awasi dan verifikasi data agar bantuan sosial tepat sasaran
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Pekalongan yang telah dikukuhkan pada Tahun 2019 silam didorong untuk membantu pelayanan program kesejahteraan sosial yang telah digalakkan Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P2KB) setempat. Terlebih, pada Bulan Juni ini akan digulirkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) bagi warga terdampak Covid-19 Tahap II yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan. Demikian disampaikan Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz, SE saat membuka pembinaan LKKS Kota Pekalongan, bertempat di Kantor Dinsos-P2KB setempat, Selasa (23/6/2020).
“Ini pertemuan pertama dari LKKS yang dibentuk oleh Dinsos-P2KB guna membantu pendampingan masyarakat untuk memberikan informasi, edukasi terkait program-program kesejahteraan sosial. Selama ini mereka sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan sosial bisa tepat sasaran dan terarah,” tutur Saelany.
Menurut Saelany, selama ini data kemiskinan di Kota Pekalongan belum satu terpadu, sehingga tidak dipungkuri masih adanya bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada para pengurus LKKS untuk terus semangat membantu mengawasi dan memverifikasi data-data yang salah sehingga nantinya penyaluran bantuan-bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tidak ditemukan data penerima bantuan double (ganda).
“Menurut data BPS, angka kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 7 persen atau sekitar 24 ribu warga miskin yang memang betul-betul menjadi Pemerintah untuk segera dientaskan. Sementara data kemiskinan di Kota Pekalongan ini belum satu, dari sektor pendidikan punya sendiri, sosial juga punya data kemiskinan sendiri, dan sektor kesehatan juga, sehingga dengan adanya LKKS ini mereka bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah, warga yang sebelumnya miskin dan kini sudah sejahtera bisa dialihkan bantuannya kepada mereka yang memang harus dibantu diberikan bantuan sosial,” jelas Saelany.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
“Ini pertemuan pertama dari LKKS yang dibentuk oleh Dinsos-P2KB guna membantu pendampingan masyarakat untuk memberikan informasi, edukasi terkait program-program kesejahteraan sosial. Selama ini mereka sebagai perantara antara pemerintah dengan masyarakat sehingga pemerintah dalam membuat kebijakan penanganan sosial bisa tepat sasaran dan terarah,” tutur Saelany.
Menurut Saelany, selama ini data kemiskinan di Kota Pekalongan belum satu terpadu, sehingga tidak dipungkuri masih adanya bantuan sosial yang kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, pihaknya menekankan kepada para pengurus LKKS untuk terus semangat membantu mengawasi dan memverifikasi data-data yang salah sehingga nantinya penyaluran bantuan-bantuan sosial bisa tepat sasaran dan tidak ditemukan data penerima bantuan double (ganda).
“Menurut data BPS, angka kemiskinan di Kota Pekalongan sebesar 7 persen atau sekitar 24 ribu warga miskin yang memang betul-betul menjadi Pemerintah untuk segera dientaskan. Sementara data kemiskinan di Kota Pekalongan ini belum satu, dari sektor pendidikan punya sendiri, sosial juga punya data kemiskinan sendiri, dan sektor kesehatan juga, sehingga dengan adanya LKKS ini mereka bisa menjembatani masyarakat dengan pemerintah, warga yang sebelumnya miskin dan kini sudah sejahtera bisa dialihkan bantuannya kepada mereka yang memang harus dibantu diberikan bantuan sosial,” jelas Saelany.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan