Wali Kota Pekalongan Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Wali Kota Pekalongan Dorong Perangkat Daerah Tingkatkan Kualitas Pengelolaan Arsip
Kota Pekalongan – Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah serius meningkatkan pengelolaan arsip sebagai bukti autentik pertanggungjawaban pemerintahan. Hal itu disampaikannya dalam Expose Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan Tahun 2026 di Ruang Buketan, Setda, Selasa (10/11/2026).
Aaf menegaskan, arsip bukan sekadar dokumen yang disimpan, melainkan bukti penting ketika pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan maupun kegiatan.
“Secarik kertas atau sebuah dokumen itu bisa menyelamatkan kita. Ketika ada persoalan, kita tidak cukup hanya memberikan keterangan melalui ucapan, tetapi harus ada bukti autentik berupa data dan arsip,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penurunan nilai pengawasan kearsipan Kota Pekalongan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dari 91 menjadi 87, kemudian 86. Kondisi tersebut menempatkan Kota Pekalongan di peringkat ke-21. Aaf meminta perangkat daerah mengevaluasi kendala dan tidak berpuas diri dengan capaian internal.
“Saya berharap tahun depan hasilnya bisa lebih baik lagi, nilainya meningkat, dan peringkat Kota Pekalongan di Jawa Tengah juga bisa naik. Kalau memang ada kendala, baik kekurangan tenaga maupun staf, silakan dikomunikasikan, termasuk dengan BKPSDM agar bisa dicarikan solusinya,” imbuhnya.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal 2026. Kategori perangkat daerah: Dinperkim (I), Diparbudpora (II), dan DLH (III). Kategori kecamatan: Pekalongan Utara (I), Pekalongan Selatan (II), dan Pekalongan Timur (III). Adapun kategori arsiparis terbaik diraih Elma Kunia Pratiwi (Dinperkim), Wulan Dewi Mutiara (DLH), dan Lia Apriliani (BKPSDM).
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk membenahi tata kelola arsip demi mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Kota Pekalongan – Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., meminta seluruh perangkat daerah serius meningkatkan pengelolaan arsip sebagai bukti autentik pertanggungjawaban pemerintahan. Hal itu disampaikannya dalam Expose Pengawasan Kearsipan Internal Kota Pekalongan Tahun 2026 di Ruang Buketan, Setda, Selasa (10/11/2026).
Aaf menegaskan, arsip bukan sekadar dokumen yang disimpan, melainkan bukti penting ketika pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakan maupun kegiatan.
“Secarik kertas atau sebuah dokumen itu bisa menyelamatkan kita. Ketika ada persoalan, kita tidak cukup hanya memberikan keterangan melalui ucapan, tetapi harus ada bukti autentik berupa data dan arsip,” tegasnya.
Ia juga menyoroti penurunan nilai pengawasan kearsipan Kota Pekalongan di tingkat Provinsi Jawa Tengah, dari 91 menjadi 87, kemudian 86. Kondisi tersebut menempatkan Kota Pekalongan di peringkat ke-21. Aaf meminta perangkat daerah mengevaluasi kendala dan tidak berpuas diri dengan capaian internal.
“Saya berharap tahun depan hasilnya bisa lebih baik lagi, nilainya meningkat, dan peringkat Kota Pekalongan di Jawa Tengah juga bisa naik. Kalau memang ada kendala, baik kekurangan tenaga maupun staf, silakan dikomunikasikan, termasuk dengan BKPSDM agar bisa dicarikan solusinya,” imbuhnya.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan Dinas Kearsipan tersebut, Wali Kota juga menyerahkan penghargaan hasil pengawasan kearsipan internal 2026. Kategori perangkat daerah: Dinperkim (I), Diparbudpora (II), dan DLH (III). Kategori kecamatan: Pekalongan Utara (I), Pekalongan Selatan (II), dan Pekalongan Timur (III). Adapun kategori arsiparis terbaik diraih Elma Kunia Pratiwi (Dinperkim), Wulan Dewi Mutiara (DLH), dan Lia Apriliani (BKPSDM).
Penghargaan tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk membenahi tata kelola arsip demi mewujudkan pemerintahan yang tertib, transparan, dan akuntabel.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan