Pemkot Pekalongan Perkuat Komitmen Pemenuhan Hunian Layak Lewat Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Perumahan
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemkot Pekalongan Perkuat Komitmen Pemenuhan Hunian Layak Lewat Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Perumahan
Kota Semarang - Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan komitmennya dalam mendukung ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan, Jum’at (20/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan melibatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, hadir dalam kegiatan ini bersama Kepala Dinperkim dan Kepala BKPSDM. Penandatanganan dilakukan bersama seluruh pemda se-Jawa Tengah, serta dihadiri Gubernur Jaawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam menyinergikan data dan program untuk mendorong percepatan kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan kepemilikan dan kelayakan rumah. “Alhamdulillah malam ini ada penandatanganan nota kesepakatan yang dihadiri langsung oleh Kementerian PKP dan Pak Gubernur. Harapannya, seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini tantangan utama di Kota Pekalongan terbagi dua: masyarakat yang belum memiliki rumah, dan yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama seluruh pemangku kepentingan akan memulai langkah pendataan secara menyeluruh. “Mudah-mudahan setelah penandatanganan ini, upaya percepatan pemenuhan hunian masyarakat dapat segera terlaksana,” tutupnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Kota Semarang - Pemerintah Kota Pekalongan menegaskan komitmennya dalam mendukung ketersediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Penandatanganan Nota Kesepakatan Sinergitas Penyediaan dan Pemutakhiran Data dan Informasi Statistik serta Penyelenggaraan Perumahan, Jum’at (20/6/2025). Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Gradika Bhakti Praja, Kantor Gubernur Jawa Tengah, dan melibatkan seluruh pemerintah daerah di Jawa Tengah.
Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, hadir dalam kegiatan ini bersama Kepala Dinperkim dan Kepala BKPSDM. Penandatanganan dilakukan bersama seluruh pemda se-Jawa Tengah, serta dihadiri Gubernur Jaawa Tengah, Ahmad Luthfi, dan jajaran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI. Nota kesepakatan ini menjadi langkah strategis dalam menyinergikan data dan program untuk mendorong percepatan kepemilikan rumah yang layak bagi masyarakat.
Wakil Wali Kota menyampaikan bahwa penandatanganan ini merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam menjawab persoalan kepemilikan dan kelayakan rumah. “Alhamdulillah malam ini ada penandatanganan nota kesepakatan yang dihadiri langsung oleh Kementerian PKP dan Pak Gubernur. Harapannya, seluruh masyarakat Kota Pekalongan dapat memiliki rumah yang layak,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini tantangan utama di Kota Pekalongan terbagi dua: masyarakat yang belum memiliki rumah, dan yang memiliki rumah namun dalam kondisi tidak layak huni. Untuk itu, Pemerintah Kota Pekalongan bersama seluruh pemangku kepentingan akan memulai langkah pendataan secara menyeluruh. “Mudah-mudahan setelah penandatanganan ini, upaya percepatan pemenuhan hunian masyarakat dapat segera terlaksana,” tutupnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan