Pemkot dan DPRD Pekalongan Sepakati Tiga Raperda, Perkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Pemkot dan DPRD Pekalongan Sepakati Tiga Raperda, Perkuat Pemberdayaan dan Perlindungan Masyarakat
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (11/11/2026). Ketiganya mencakup pemberdayaan usaha mikro, penyelenggaraan kepemudaan, serta perubahan aturan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., menyebut ketiga Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas generasi muda, hingga perlindungan kelompok rentan.
Aaf menegaskan, persetujuan bersama harus segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan agar regulasi tidak sekadar menjadi aturan tertulis.
“Setelah rancangan peraturan daerah ini memperoleh persetujuan bersama, terdapat pekerjaan penting yang harus segera kita tindaklanjuti, yaitu memastikan agar peraturan daerah ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak berhenti sebagai norma hukum yang tertulis di atas kertas,” ungkapnya.
Ia meminta perangkat daerah menyiapkan penyelarasan program, kegiatan, target, dan alokasi sumber daya agar ketiga regulasi dapat diterapkan secara optimal.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota bersama Ketua DPRD Kota Pekalongan menandatangani kesepakatan dan keputusan bersama atas ketiga Raperda. Aaf mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif serta berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Ketiga Raperda terdiri atas satu inisiatif DPRD, yakni Pemberdayaan Usaha Mikro, serta dua usulan eksekutif, yaitu Penyelenggaraan Kepemudaan dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD menyepakati tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Pekalongan, Rabu (11/11/2026). Ketiganya mencakup pemberdayaan usaha mikro, penyelenggaraan kepemudaan, serta perubahan aturan perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak.
Wali Kota Pekalongan, H. Achmad Afzan Arslan Djunaid, S.E., M.M., menyebut ketiga Raperda tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah, mulai dari penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas generasi muda, hingga perlindungan kelompok rentan.
Aaf menegaskan, persetujuan bersama harus segera ditindaklanjuti dengan persiapan pelaksanaan agar regulasi tidak sekadar menjadi aturan tertulis.
“Setelah rancangan peraturan daerah ini memperoleh persetujuan bersama, terdapat pekerjaan penting yang harus segera kita tindaklanjuti, yaitu memastikan agar peraturan daerah ini dapat diimplementasikan secara efektif dan tidak berhenti sebagai norma hukum yang tertulis di atas kertas,” ungkapnya.
Ia meminta perangkat daerah menyiapkan penyelarasan program, kegiatan, target, dan alokasi sumber daya agar ketiga regulasi dapat diterapkan secara optimal.
Dalam rapat tersebut, Wali Kota bersama Ketua DPRD Kota Pekalongan menandatangani kesepakatan dan keputusan bersama atas ketiga Raperda. Aaf mengapresiasi sinergi eksekutif dan legislatif serta berharap kolaborasi tersebut terus diperkuat untuk mendukung pembangunan dan pelayanan publik.
Ketiga Raperda terdiri atas satu inisiatif DPRD, yakni Pemberdayaan Usaha Mikro, serta dua usulan eksekutif, yaitu Penyelenggaraan Kepemudaan dan Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan