Mitigasi Bencana di Pekalongan Perlu Digalakkan

Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan menggelar sosialisasi tentang Kesiapsiagaan Antisipasi Bencana Alam di Kota Pekalongan bertempat di Kantor Kecamatan Pekalongan Utara, Kamis (11/10). Sosialisasi dihadiri oleh Walikota Pekalongan HM Saelany Machfudz, Camat Pekalongan Utara Lilik Mardiyanto, SH, Kepala Dinsos P2KB Kota Pekalongan Drs Gunindyo, masyarakat serta para relawan.

Sosialisasi ini digagas sebagai bentuk kepedulian terhadap bencana yang melanda Kota Pekalongan terkhusus bencana rob. Rob telah melanda Kota Pekalongan sejak 11 tahun terakhir, dan puncaknya adalah pada tanggal 23 Mei 2018 dimana bencana rob terbesar sepanjang sejarah melanda Kota Pekalongan. Selain rob, kebakaran juga menjadi salah satu bencana yang saat ini sering terjadi di Kota Pekalongan. Terhitung pada tahun 2018 sudah 27 lebih kasus kebakaran yang melanda Kota Pekalongan. Oleh karenanya, Camat Pekalongan Utara Lilik Mardiyanto, SH mengajak kepada masyarakat untuk menggalakkan kembali Kampung Siaga Bencana untuk menanggulangi bencana yang bisa datang kapan saja.

Dalam sambutannya, Walikota HM Saelany Machfudz mengatakan bahwa untuk mengantisipasi bencana perlu penanganan yang serius. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat, komunitas dan relawan. “Saya pikir untuk bencana yang terjadi harus kita tanggulangi bersama. Semua pihak harus memiliki rasa kegotong royongan lagi” terangnya. Walikota juga menuturkan perlu adanya trauma center sebagai penanggulangan terhadap masyarakat yang terdampak psikologinya pasca bencana.

Menurut Walikota, lembaga-lembaga yang sudah dibentuk harus lebih dipotensikan lagi, Jangan sampai lembaga-lembaga tersebut hanya dibentuk tetapi tidak melakukan suatu apapun apalagi jika tidak ada anggarannya.

Pemkot juga mengapresiasi Perda tentang kegotongroyongan yang akan dibuat karena nilai kegotongroyongan sangat penting untuk menyelesaikan masalah-masalah bersama. “Kemampuan Pemerintah tentu saja terbatas, oleh karenanya perlu mempotensikan kemampuan masyarakat agar hasil bisa maksimal,” tuturnya.