Cek Penyaluran Bantuan, Menteri Sosial RI Kunjungi Kota Pekalongan
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan - Menteri Sosial Republik Indonesia, Tri Rismaharini mengunjungi Kota Pekalongan untuk melihat sejauh mana penyaluran bantuan sosial di Kota Pekalongan.
Mensos Risma terus mendorong agar pemerintah Kota Pekalongan mengawal dengan sungguh-sungguh dan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi anggaran.
Didampingi Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid SE, Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, S.Sn, dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Risma mengunjungi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Panjang Wetan dan Bugisan, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (27/7/2021).
Selain menyalurkan bantuan, Risma juga mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM. Mensos RI ini juga memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan," kata Risma.
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kota batik ini cukup menggembirakan. Bantuan sosial telah disalurkan kepada 12.180 KPM atau sekitar 87.06% dari target total sebanyak 13.990 KPM.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Mensos Risma terus mendorong agar pemerintah Kota Pekalongan mengawal dengan sungguh-sungguh dan mematuhi prinsip-prinsip akuntabilitas serta transparansi anggaran.
Didampingi Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid SE, Ketua TP PKK Kota Pekalongan Hj. Inggit Soraya, S.Sn, dan Ketua DPRD Kota Pekalongan, Risma mengunjungi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) di Kelurahan Panjang Wetan dan Bugisan, Kecamatan Pekalongan Utara, Selasa (27/7/2021).
Selain menyalurkan bantuan, Risma juga mengecek kesesuaian bantuan, baik dari jumlah, kualitas barang, ketepatan sasaran, dan aspek pemenuhan hak-hak KPM. Mensos RI ini juga memastikan harga komoditas pangan yang dibeli di E-Warong harus dengan harga wajar.
"KPM juga tidak boleh diberikan barang secara paket. Karena kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan mereka. Saya sudah siapkan sistem yang membuat KPM bisa memilih barang sesuai dengan yang dibutuhkan," kata Risma.
Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) di kota batik ini cukup menggembirakan. Bantuan sosial telah disalurkan kepada 12.180 KPM atau sekitar 87.06% dari target total sebanyak 13.990 KPM.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan