Gelar FGD, Sinkronkan Pembiayaan PPG PAI 2023
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Gelar FGD, Sinkronkan Pembiayaan PPG PAI 2023
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekalongan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Kebijakan Antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Kota Pekalongan terkait Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Santika Pekalongan, Senin (12/06/2023).
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, atau yang kerap disapa Aaf, hadir pada acara tersebut. Aaf menuturkan Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD, khususnya Komisi C, akan mengawal bersama sinkronisasi kebijakan tersebut agar para guru PAI memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lainnya melalui adanya sertifikasi PPG ini.
"Untuk masalah pembiayaan PPG ini mudah-mudahan menjadi prioritas di anggaran perubahan Tahun 2023 ini," tuturnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Mofid, menerangkan bahwa terkait pembiayaan PPG di Tahun 2023 ini, DPRD Kota Pekalongan telah mengakomodir 2 rekomendasi.
"Rekomendasi pertama adalah mengikutsertakan 81 orang guru PAI, dan rekomendasi kedua adalah 81 orang guru PAI dan guru non PAI yang belum mendapat kesempatan PPG pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, jumlah secara keseluruhan ada 162 orang guru untuk bisa ikut PPG tahun ini dengan anggaran 810 juta rupiah. Semoga dengan keterbatasan anggaran APBD Kota Pekalongan, secara bertahap nanti bisa kami usulkan semua di anggaran perubahan 2023," tandasnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kota Pekalongan menggelar Focus Group Discussion (FGD) Sinkronisasi Kebijakan Antara Kementerian Agama dengan Pemerintah Kota Pekalongan terkait Pembiayaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) Pendidikan Agama Islam (PAI) tahun 2023, yang berlangsung di Hotel Santika Pekalongan, Senin (12/06/2023).
Wali Kota Pekalongan, HA Afzan Arslan Djunaid, atau yang kerap disapa Aaf, hadir pada acara tersebut. Aaf menuturkan Pemerintah Kota Pekalongan bersama DPRD, khususnya Komisi C, akan mengawal bersama sinkronisasi kebijakan tersebut agar para guru PAI memperoleh kesejahteraan dan hak-hak lainnya melalui adanya sertifikasi PPG ini.
"Untuk masalah pembiayaan PPG ini mudah-mudahan menjadi prioritas di anggaran perubahan Tahun 2023 ini," tuturnya.
Ketua Komisi C DPRD Kota Pekalongan, Mofid, menerangkan bahwa terkait pembiayaan PPG di Tahun 2023 ini, DPRD Kota Pekalongan telah mengakomodir 2 rekomendasi.
"Rekomendasi pertama adalah mengikutsertakan 81 orang guru PAI, dan rekomendasi kedua adalah 81 orang guru PAI dan guru non PAI yang belum mendapat kesempatan PPG pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, jumlah secara keseluruhan ada 162 orang guru untuk bisa ikut PPG tahun ini dengan anggaran 810 juta rupiah. Semoga dengan keterbatasan anggaran APBD Kota Pekalongan, secara bertahap nanti bisa kami usulkan semua di anggaran perubahan 2023," tandasnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan