Bedah Ketahanan Iklim di Seminar Nasional, Wakil Wali Kota Pekalongan Dorong Peran Perempuan dan Gen Z
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Bedah Ketahanan Iklim di Seminar Nasional, Wakil Wali Kota Pekalongan Dorong Peran Perempuan dan Gen Z
Jakarta - Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M., membedah pentingnya keterlibatan aktif kelompok perempuan dan Generasi Z (Gen Z) dalam menghadapi krisis lingkungan. Strategi tersebut dipaparkannya dalam hari kedua Seminar Nasional Ketahanan Iklim Berkelanjutan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat nasional tersebut, Balgis menegaskan bahwa perempuan dan generasi muda bukan sekadar objek atau kelompok rentan yang terdampak oleh perubahan iklim seperti rob dan abrasi. Sebaliknya, kedua elemen ini harus diposisikan sebagai aktor strategis dan penggerak utama di garda depan adaptasi iklim.
"Perempuan memiliki kepekaan dan peran besar dalam menjaga ketahanan domestik saat bencana terjadi, sementara Gen Z memiliki kreativitas dan literasi digital yang tinggi untuk mengampanyekan aksi lingkungan. Kolaborasi kedua kelompok ini menjadi motor penggerak ketahanan iklim yang inklusif di Kota Pekalongan," ujar Balgis Diab saat memaparkan materi.
Pemerintah Kota Pekalongan bersama KEMITRAAN dan Adaptation Fund (AF) telah mengintegrasikan aspek Pengarusutamaan Gender (PPUG) ke dalam kebijakan mitigasi serta adaptasi di tingkat lokal. Salah satu manifestasi nyatanya adalah pembentukan Pokja Perubahan Iklim (PI) di tingkat kelurahan yang secara kuota dan substansi melibatkan keterwakilan perempuan serta pemuda secara signifikan.
Langkah taktis ini diperkuat dengan pendampingan ekonomi yang adaptif, seperti pelatihan produksi batik ekologis ramah lingkungan dan pertanian perkotaan (urban farming). Program-program ini berhasil membuka peluang penghidupan baru bagi ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak muda di kawasan pesisir yang rawan terdampak krisis iklim.
Keberlanjutan dari keterlibatan inklusif ini didorong melalui pelembagaan sistem ke daerah. Pada sesi yang sama, perwakilan Bapperida Kota Pekalongan mendampingi Wakil Wali Kota untuk menjabarkan bagaimana strategi aksi ketahanan iklim berbasis gender ini disuntikkan langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
Melalui integrasi ini, anggaran dan program kerja daerah ke depan dipastikan akan lebih ramah dan responsif terhadap hak-hak serta kebutuhan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan generasi muda.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, sebelumnya sempat menegaskan bahwa model inklusi sosial yang diterapkan oleh Kota Pekalongan ini menjadi salah satu dari lima praktik baik daerah yang direkomendasikan untuk diadopsi ke dalam cetak biru kebijakan ketahanan iklim nasional.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Jakarta - Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, S.E., S.Ag., M.M., membedah pentingnya keterlibatan aktif kelompok perempuan dan Generasi Z (Gen Z) dalam menghadapi krisis lingkungan. Strategi tersebut dipaparkannya dalam hari kedua Seminar Nasional Ketahanan Iklim Berkelanjutan yang berlangsung di JS Luwansa Hotel, Jakarta, Kamis (25/6).
Dalam forum yang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan tingkat nasional tersebut, Balgis menegaskan bahwa perempuan dan generasi muda bukan sekadar objek atau kelompok rentan yang terdampak oleh perubahan iklim seperti rob dan abrasi. Sebaliknya, kedua elemen ini harus diposisikan sebagai aktor strategis dan penggerak utama di garda depan adaptasi iklim.
"Perempuan memiliki kepekaan dan peran besar dalam menjaga ketahanan domestik saat bencana terjadi, sementara Gen Z memiliki kreativitas dan literasi digital yang tinggi untuk mengampanyekan aksi lingkungan. Kolaborasi kedua kelompok ini menjadi motor penggerak ketahanan iklim yang inklusif di Kota Pekalongan," ujar Balgis Diab saat memaparkan materi.
Pemerintah Kota Pekalongan bersama KEMITRAAN dan Adaptation Fund (AF) telah mengintegrasikan aspek Pengarusutamaan Gender (PPUG) ke dalam kebijakan mitigasi serta adaptasi di tingkat lokal. Salah satu manifestasi nyatanya adalah pembentukan Pokja Perubahan Iklim (PI) di tingkat kelurahan yang secara kuota dan substansi melibatkan keterwakilan perempuan serta pemuda secara signifikan.
Langkah taktis ini diperkuat dengan pendampingan ekonomi yang adaptif, seperti pelatihan produksi batik ekologis ramah lingkungan dan pertanian perkotaan (urban farming). Program-program ini berhasil membuka peluang penghidupan baru bagi ibu-ibu rumah tangga dan anak-anak muda di kawasan pesisir yang rawan terdampak krisis iklim.
Keberlanjutan dari keterlibatan inklusif ini didorong melalui pelembagaan sistem ke daerah. Pada sesi yang sama, perwakilan Bapperida Kota Pekalongan mendampingi Wakil Wali Kota untuk menjabarkan bagaimana strategi aksi ketahanan iklim berbasis gender ini disuntikkan langsung ke dalam dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD dan RKPD.
Melalui integrasi ini, anggaran dan program kerja daerah ke depan dipastikan akan lebih ramah dan responsif terhadap hak-hak serta kebutuhan perlindungan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan generasi muda.
Direktur Eksekutif KEMITRAAN, Nurina Widagdo, sebelumnya sempat menegaskan bahwa model inklusi sosial yang diterapkan oleh Kota Pekalongan ini menjadi salah satu dari lima praktik baik daerah yang direkomendasikan untuk diadopsi ke dalam cetak biru kebijakan ketahanan iklim nasional.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan