Komisi IV DPR RI Serap Aspirasi Nelayan Pekalongan
- UMUM
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si bersama rombongan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menemui puluhan kelompok nelayan di Kota Pekalongan untuk menyerap aspirasi dan sejumlah keluhan yang berkaitan dengan aktivitas melaut, bertempat di Kantor Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Satwas PSDKP) Kota Pekalongan yang berada di Kelurahan Krapyak, Kecamatan Pekalongan Utara Kota Pekalongan, Rabu (4/11/2020). Dalam kunjungan tersebut, para nelayan menyampaikan sejumlah keluhan yang dihadapinya saat ini khususnya salah satunya kepengurusan perizinan dokumen berlayar yang melalui proses yang panjang dan membutuhkan waktu yang lama.
Dalam kegiatan tersebut hadir pula, Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,Sri Ruminingsih,SE,MSi, Kapolres Pekalongan Kota,AKBP Moch Irwan Susanto,SH,SIK,MH, dan dinas maupun instansi terkait lainnya.
Usai mendengarkan keluhan para kelompok nelayan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan nelayan bakal menjadi masukan pemerintah pusat maupun daerah. Terlebih, bersama Komisi IV DPR RI, aspirasi nelayan tersebut diharapkan langsung memunculkan solusi kongkrit.
“Ungkapan dan curhat dari para nelayan tentang banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh perizinan harus melalui beberapa pintu, yang menjadi keluhan tersebut sebetulnya sudah terjawab melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana UU tersebut merupakan sebuah inovasi dari Presiden Jokowi dan DPR RI untuk menyederhanakan semua peraturan perundang-undangan yang mewajibkan rakyat itu harus ke instansi banyak, disederhanakan itulah sebuah inovasi yang wajib diapresiasi, tentu didalamnya ada kelebihan dan kekurangannya,” terang Hasan.
Disinggung mengenai pengawasan, Hasan mengakui memang belum sepenuhnya maksimal, namun pihaknya selaku wakil rakyat bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat berupaya untuk mendukung dan menampung semua aspirasi dan hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari pelayanan kepada masyarakat terutama di kalangan kelompok nelayan.
“Dengan kunjungan ini, kami bisa mengkroscek apa yang menjadi kekurangan-kekurangan termasuk aspirasi dari para kelompok nelayan yang mengharapkan infrastruktur pendukung keberlangsungan mereka saat bekerja. Selaku wakil rakyat, di jajaran DPR yang memiliki hak budgeting tentu akan menganggarjab apa yang menjadi kekurangan ini untuk bisa segera ditindaklanjuti dan menjadi komitmen serta perhatian bersama di jajaran DPR RI, Walikota dan Gubernur Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc menegaskan, terkait tindaklanjut keluhan nelayan yang sudah terjawab melalui UU Cipta Kerja, KKP RI sendiri pada tanggal 30 Oktober lalu telah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah terselesaikan. Sehingga dalam waktu dekat, lanjut Haeru, semua kepentingan nelayan, pembudidaya kelautan dan perikanan akan dilayani hanya dalam satu pintu melalui KKP RI.
“Masa berlakunya dokumen itu sudah dijadikan satu, dan sudah tertampung di kantor kami. Doakan dalam waktu dekat, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya memang semuanya berproses. InshaAllah anggota dewan, KKP, Pemda pasti akan memperhatikan kemaslahatan anak-anak bangsa terutama di bidang kelautan dan perikanan,” imbuh Haeru.
Wali Kota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE mengucapkan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc bersama rombongan yang diharapkan dari kunjungan tersebut dapat membawa oleh-oleh berupa harapan dari masyarakat Kota Pekalongan, yang nantinya dapat menjadi bahan pembahasan atas berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan, yang kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan khususnya para kelompok nelayan. Pada kesempatan tersebut, Saelany juga memaparkan permasalahan kelautan dan perikanan yang ada di Kota Pekalongan serta rencana-rencana pelaksanaan program nasional di Kota Pekalongan,salah satunya pembangunan Pelabuhan Onshore.
“Berbeda dengan industri batik, industri perikanan yang pernah mengalami kejayaan di nusantara pada masanya, sekarang ini terus kita perjuangkan untuk meraih kembali kejayaan tersebut. Dalam hal ini, Pelabuhan onshore yang pernah dirintis pada tahun 2007, kami dorong kembali agar dapat segera diwujudkan. Untuk itu, kami berharap agar dapat difasilitasi dengan baik, demi kelancaran pelaksanaan program nasional di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat membawa kesan yang baik dan juga dapat berimbas secara positif bagi kami, masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan,”tandasnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan
Dalam kegiatan tersebut hadir pula, Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc Walikota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE, Sekretaris Daerah Kota Pekalongan,Sri Ruminingsih,SE,MSi, Kapolres Pekalongan Kota,AKBP Moch Irwan Susanto,SH,SIK,MH, dan dinas maupun instansi terkait lainnya.
Usai mendengarkan keluhan para kelompok nelayan, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si menyampaikan bahwa pesan yang disampaikan nelayan bakal menjadi masukan pemerintah pusat maupun daerah. Terlebih, bersama Komisi IV DPR RI, aspirasi nelayan tersebut diharapkan langsung memunculkan solusi kongkrit.
“Ungkapan dan curhat dari para nelayan tentang banyaknya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mewajibkan seluruh perizinan harus melalui beberapa pintu, yang menjadi keluhan tersebut sebetulnya sudah terjawab melalui Undang-Undang Cipta Kerja, dimana UU tersebut merupakan sebuah inovasi dari Presiden Jokowi dan DPR RI untuk menyederhanakan semua peraturan perundang-undangan yang mewajibkan rakyat itu harus ke instansi banyak, disederhanakan itulah sebuah inovasi yang wajib diapresiasi, tentu didalamnya ada kelebihan dan kekurangannya,” terang Hasan.
Disinggung mengenai pengawasan, Hasan mengakui memang belum sepenuhnya maksimal, namun pihaknya selaku wakil rakyat bersama Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dalam hal ini, Gubernur Jawa Tengah dan Pemerintah Pusat berupaya untuk mendukung dan menampung semua aspirasi dan hal-hal yang masih menjadi kekurangan dari pelayanan kepada masyarakat terutama di kalangan kelompok nelayan.
“Dengan kunjungan ini, kami bisa mengkroscek apa yang menjadi kekurangan-kekurangan termasuk aspirasi dari para kelompok nelayan yang mengharapkan infrastruktur pendukung keberlangsungan mereka saat bekerja. Selaku wakil rakyat, di jajaran DPR yang memiliki hak budgeting tentu akan menganggarjab apa yang menjadi kekurangan ini untuk bisa segera ditindaklanjuti dan menjadi komitmen serta perhatian bersama di jajaran DPR RI, Walikota dan Gubernur Jawa Tengah serta Pemerintah Pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc menegaskan, terkait tindaklanjut keluhan nelayan yang sudah terjawab melalui UU Cipta Kerja, KKP RI sendiri pada tanggal 30 Oktober lalu telah menyiapkan rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah terselesaikan. Sehingga dalam waktu dekat, lanjut Haeru, semua kepentingan nelayan, pembudidaya kelautan dan perikanan akan dilayani hanya dalam satu pintu melalui KKP RI.
“Masa berlakunya dokumen itu sudah dijadikan satu, dan sudah tertampung di kantor kami. Doakan dalam waktu dekat, semuanya akan berjalan dengan baik. Ya memang semuanya berproses. InshaAllah anggota dewan, KKP, Pemda pasti akan memperhatikan kemaslahatan anak-anak bangsa terutama di bidang kelautan dan perikanan,” imbuh Haeru.
Wali Kota Pekalongan,HM Saelany Machfudz,SE mengucapkan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si dan Dirjen PSDKP KKP RI,Dr TB Haeru Rahayu, A.Pi, M.Sc bersama rombongan yang diharapkan dari kunjungan tersebut dapat membawa oleh-oleh berupa harapan dari masyarakat Kota Pekalongan, yang nantinya dapat menjadi bahan pembahasan atas berbagai kebijakan terkait dengan pembangunan, yang kemudian dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Pekalongan khususnya para kelompok nelayan. Pada kesempatan tersebut, Saelany juga memaparkan permasalahan kelautan dan perikanan yang ada di Kota Pekalongan serta rencana-rencana pelaksanaan program nasional di Kota Pekalongan,salah satunya pembangunan Pelabuhan Onshore.
“Berbeda dengan industri batik, industri perikanan yang pernah mengalami kejayaan di nusantara pada masanya, sekarang ini terus kita perjuangkan untuk meraih kembali kejayaan tersebut. Dalam hal ini, Pelabuhan onshore yang pernah dirintis pada tahun 2007, kami dorong kembali agar dapat segera diwujudkan. Untuk itu, kami berharap agar dapat difasilitasi dengan baik, demi kelancaran pelaksanaan program nasional di Kota Pekalongan. Mudah-mudahan kunjungan ini dapat membawa kesan yang baik dan juga dapat berimbas secara positif bagi kami, masyarakat dan Pemerintah Kota Pekalongan,”tandasnya.
Tim Dokumentasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan Kota Pekalongan